INFORMASI BERKALA
NO | NAMA | KETERANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|
1 | INFORMASI MENGENAI PROFIL BADAN PUBLIK | Informasi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap, visi dan misi, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, kontak, dan media sosial | Lihat Lihat Lihat Lihat |
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga | Lihat | ||
Struktur organisasi dan gambaran umum setiap satuan kerja | Lihat | ||
Profil singkat pimpinan dan pejabat struktural | Lihat | ||
LHKPN yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan | Lihat | ||
2 | RINGKASAN INFORMASI PROGRAM & KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN | Nama Program dan Kegiatan Badan Publik | Lihat |
Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan kegiatan Badan Publik serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Lihat | ||
Target dan/atau capaian program dan kegiatan Badan Publik | Lihat | ||
Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Publik | Lihat | ||
Anggaran program dan kegiatan Badan Publik yang meliputi sumber dan jumlah | Lihat | ||
Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Lihat | ||
Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat | ||
Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara | Lihat | ||
Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum | Lihat | ||
3 | INFORMASI TENTANG KINERJA DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK | Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) | Lihat |
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Lihat | ||
4 | RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi LRA, Neraca, LAK, LO, LP SAL, LPE | Lihat |
Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) | Lihat | ||
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | ||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Lihat | ||
Daftar Aset dan Investasi | Lihat | ||
Informasi keuangan meliputi RKO, RFK, RAB, atau dokumen lain yang sejenis | Lihat | ||
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) | Lihat | ||
Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) | Lihat | ||
5 | RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK | Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2024, meliputi: 1.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik; dan 3.Alasan penolakan Permintaan informasi | Lihat |
6 | INFORMASI TENTANG PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK | Tata cara Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan Atas Informasi Publik, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Lihat |
Formulir Permohonan Informasi Publik | Lihat | ||
Formulir Keberatan atas informasi publik | Lihat | ||
7 | INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT DAN/ATAU BERDAMPAK BAGI PUBLIK YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUBLIK | Daftar Rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan terkait tugas pokok dan fungsi Badan Publik | Lihat |
Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan terkait tugas pokok dan fungsi Badan Publik | Lihat | ||
Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Publik | Lihat | ||
8 | INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN BADAN PUBLIK | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik (Kanal Pengaduan dan WBS) | Lihat Lihat |
Formulir pengaduan | Lihat | ||
Kontak pengaduan | Lihat | ||
Data penanganan pengaduan | Lihat | ||
9 | INFORMASI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA | Tahap perencanaan, meliputi dokumen rencana umum pengadaan (RUP) | Lihat |
Tahap pemilihan, meliputi: 1.Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3.Spesifikasi Teknis; dst. | Lihat | ||
Tahap pelaksanaan, meliputi: 1.Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2.Surat Perintah Mulai Kerja; dst. | Lihat | ||
10 | INFORMASI TENTANG KETENAGAKERJAAN | Informasi lowongan pekerjaan | Lihat |
Informasi pelatihan yang menunjang pekerjaan | Lihat | ||
11 | INFORMASI TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI SETIAP KANTOR BADAN PUBLIK | Disaster Plan Bencana, Safety Briefing, dan Jalur Evakuasi di kantor Badan Publik | Lihat |