Berita
Berita mengenai sektor Kumperindag
-
Alur Permohonan Rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaranPangan Produksi IRTP. Untuk mengajukan SPP-PIRT ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini persyaratan dan alur pengajuannya. Apa saja persyaratan pengajuan PIRT? Fotokopi KTP Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha) dari oss.go.id Fotokopi Izin Usaha Industri Fotokopi Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) bagi pemohon lama/perpanjangan Foto ukuran 3×4 berwarna 2 lembar Surat pernyataan bermaterai sesuai format Sertifikat PIRT (untuk permohonan perpanjangan) Data industri rumah tangga dan data produk yang dimintakan izin Desain label yang akan digunakan (permohonan baru) atau…
-
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Semarang
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021. Dalam Inbup Nomor 17 Tahun 2021, ada beberapa poin mengenai petunjuk operasional pasar, rumah makan, pedagang kaki lima,dan bagi masyarakat umum. Bagi pedagang pasar Kegiatan di pasar rakyat (pasar umum) dan pasar hewan tetap boleh beroperasi, dengan jam operasional sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; Kegiatan perkulakan di pasar sayur tetap boleh beroperasi, dengan jam operasional dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih…
-
Pelaksanaan Operasional Industri Dalam masa Penerapan PPKM
Dikarenakan masih meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah dan dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 443.5 / 0009351, Tanggal 22 Juni 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah, maka guna menjamin pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial diperlukan pedoman tentang Pelaksanaan Operasional Kegiatan Industri dalam Masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, perusahaan industri diminta agar: Mewaspadai potensi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), khususnyapotensi penyebaran virus strain Delta (B.1.617.2) di lingkungan perusahaan industri dengan lebih meningkatkan pelaksanaan protokolkesehatan. Menguatkan pelaksanaan TLI (Test, Lacak dan Isolasi) di…
-
SAYEMBARA DESAIN BATIK KORPRI 2021
Berdasarkan Musyawarah Pimpinan KORPI seluruh Indonesia (24 November 2020), dan hasil keputusan Rapat Dewan Pengurus KORPI Nasional (22 April 2021), telah mengamanatkan untuk mendesain Seragam Batik KORPRI untuk dipergunakan sebagai seragam anggota KORPRI. Re-branding seragam batik KORPRI merupakan bentuk nyata untuk memberikan semangat baru dan spirit baru bagi anggota KORPRI yang baru. Oleh karena itu, Dewan Pengurus KORPRI Nasional mengadakan Sayembara Desain Batik KORPRI. Siapa saja yang bisa mengikuti sayembara ini? Lomba ini terbuka untuk umum Berstatus WNI Isi formulir pendaftaran secara online melalui link https://bit.ly/LOMBADESAINBATIKKORPRI Peserta menandatangani fakta integritas yang telah disiapkan panitia Pendaftaran tidak dipungut biaya Ketentuan lomba Motif bersifat nasional, bernafaskan Pancasila dan menggambarkan perekat pemersatu bangsa…
-
Pembukaan Pendaftaran Pelatihan E-Commerce 2021
*** DIBUKA PENDAFTARAN PELATIHAN E-COMMERCE UNTUK UMKM DI KABUPATEN SEMARANG *** Persyaratan : Usia maksimal 45 tahun Memiliki usaha yang berdomisili di Kabupaten Semarang Memiliki Smartphone Memiliki rekening bank aktif Berkomitmen untuk menerapkan hasil pelatihan Bersedia untuk mengikuti pelatihan selama 3 hari (tidak menginap) Diutamakan bagi UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan e-commerce Segera isi formulir pendaftaran di link berikut:http://bit.ly/PendaftaranPelatihanEcommerce2021 (Pastikan penulisan huruf kapital sesuai dengan link di atas) *** Peserta yang lolos akan dihubungi oleh pihak Diskumperindag Kabupaten Semarang *** *** Ketentuan mengenai tempat dan waktu pelatihan akan diinfokan melalui Whatsapp ***
-
Pendaftaran BPUM 2021 Kabupaten Semarang Secara Kolektif
Karena tingginya animo masyarakat dalam pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang kini membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk melakukan pendaftaran secara kolektif (berkelompok). Adapun persyaratan pendaftaran secara kolektif ini adalah sebagai berikut: Setiap kelompok pendaftar MINIMAL terdiri dari 25 orang dan dipilih seorang koordinator. Koordinator bertugas untuk mengumpulkan berkas dan merekap data di tabel excel. Format tabel excel dapat diunduh melalui http://bit.ly/bpumkabsmg2021kolektif Koordinator juga bertugas menyerahkan berkas ke Diskumperindag Kabupaten Semarang ATAU PIKK Lopait Tuntang pada jam kerja. Berkas persyaratan disusun secara rapi dan berurutan sesuai tabel excel yang meliputi : Fotokopi KTP elektronik Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi Nomor…
-
Pembukaan Pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021
Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendataan bagi masyarakat Kabupaten Semarang yang ingin mengajukan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 2021. Bantuan diberikan satu kali secara langsung pada rekening penerima dan/atau penyalur BPUM lainnya. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- setiap pelaku usaha. Sebelum mengisi data diri pada formulir yang tersedia, silahkan baca terlebih dahulu penjelasan berikut ini. A. DASAR HUKUM BPUM 2021 Dalam pelaksanaannya, BPUM 2021 memiliki beberapa dasar hukum. Adapun untuk dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum…
-
Pelatihan Pembuatan Lele Krispi oleh UKM Center Kabupaten Semarang
Kamis (25/3/2021) UKM Center mengadakan pelatihan pembuatan lele krispi. Pelatihan diadakan di Pusat Industri Kecil dan Kreatif Lopait, Tuntang, Kabupaten Semarang. Selain hari Kamis, pelatihan juga diadakan pada hari Minggu (28/3/2021) dengan materi yang sama. Adapun pemateri yaitu Imam Komarudin menuturkan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat mengembangkan keterampilannya untuk membuat lele, ayam, dan usus krispi. Menurutnya, teknik marinasi dan penggorengan yang tepat dapat membuat tepung balutan menjadi lebih renyah dan tahan lama. Peserta diberikan resep lele, ayam, dan usus krispi. Setelah itu, bahan-bahan seperti air, kaldu bubuk, dan tepung disiapkan untuk ditimbang. Setelah itu, pemateri memberikan arahan bagaimana teknik marinasi, pemberian tepung, dan cara menggoreng yang…
-
Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro bagi IKM / UKM
Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat dengan HKI merupakan hak khusus untuk mendapatkan keuntungan hasil olah pikir atau kreativitas pembuatnya. Untuk mendapatkan kekuatan hukum atas hak tersebut harus mendaftarkannya ke Kemenkumham dengan sejumlah persyaratan dan sejumlah biaya tertentu. Selain berbayar, banyak UMKM di Kabupaten Semarang masih merasa kesulitan untuk mengurus pengajuannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari Selasa (23/3/2021) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengadakan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro bagi IKM / UKM yg bertempat di Aula Diskumperindag. Sebanyak 22 peserta yang hadir diberikan fasilitasi pengurusan HKI secara gratis. Peserta diberikan pengarahan dan diberikan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Peserta diberikan penjelasan mengenai persyaratan,…
-
Pembukaan Pendaftaran Fasilitasi Pendampingan dan Sertifikasi SNI Pakaian Bayi
Dalam rangka peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memproduksi pakaian bayi, Kementerian Perindustrian mengadakan Fasilitasi Pendampingan dan Sertifikasi SNI Pakaian Bayi. Hal ini juga didasari oleh Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemberlakukan SNI persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstrasi pada kain untuk pakian bayi secara wajib. Adapun persyaratan peserta fasilitasi adalah sebagai berikut: Memiliki KTP Memiliki NPWP Memiliki NIB (yaitu Nomor Induk Berusaha) Memiliki Sertifikan merk/tanda terima pendaftaran merk Jika Bapak/Ibu/Saudara berminat mengikuti dan memenuhi persyaratan, silahkan mengunjungi link bit.ly: https://bit.ly/snipakaianbayi2021 dan lakukan pendaftaran selambat-lambatnya 31 Maret 2021.
